“PERMUSUHAN DALAM PERSAHABATAN”: Budaya Politik Masyarakat Minangkabau

Oleh : Zainal Arifin

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau adalah sebutan untuk sebuah kelompok masyarakat yang mendiami sebahagian besar daerah Propinsi Sumatra Barat yang meliputi kawasan seluas 18.000 meter persegi yang memanjang dari utara ke selatan di antara Samudera Indonesia dan gugusan Bukit Barisan . Secara jelas batas daerah etnis Minangkabau ini sulit diketahui, bahkan apabila dikaji secara linguistik sama dengan “antah-berantah” (Navis, 1984). Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau lebih banyak melukiskan kondisi dan situasi daerahnya melalui sastra lisan (kaba dan tambo) .
Salah satu ciri yang melekat pada masyarakat Minangkabau ini adanya masih kuatnya masyarakat memegang dan menerapkan adat (adaik) yang mereka miliki. Salah satu bentuk ajaran adat tersebut tertuang dalam adat lareh, berupa seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktifitas dan kehidupan sosial politik masyarakatnya. Lareh sebagai “sistem politik” , sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua datuak nenek moyang pendahulu masyarakat Minangkabau yaitu Datuak Katamenggungan yang mengembangkan lareh Koto Piliang, dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang .
Berangkat dari tambo dan mitos yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, Datuak Katamenggungan mengembangan sistem politik (lareh) Koto Piliang, dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang mengembangkan lareh Bodi Caniago. Lareh Koto Piliang lebih bercirikan “aristokratis”, dimana kekuasaan tersusun pada strata-strata secara bertingkat dengan wewenangnya bersifat vertikal, sesuai dengan pepatahnya manitiak dari ateh (menetes adri atas). Sementara lareh Bodi Caniago bercirikan “demokratis” dimana kekuasaan tersusun berdasarkan prinsip egaliter dengan wewenang bersifat horizontal, sesuai dengan pepatahnya mambusek dari bumi (muncul dari bawah) . Secara struktural, ajaran kedua lareh ini lah yang akhirnya mempengaruhi (constrains) pola kehidupan sosial-politik masyarakat Minangkabau di kemudian hari.
Perbedaan antara dua lareh ini disatu sisi telah memunculkan persaingan satu sama lain, bahkan menurut Dobbin (1983), persaingan tersebut telah terjadi sejak dua Datuak — Datuak Katamenggungan dan Datuak Prapatiah nan Sabatang — mencetuskan adat lareh itu sendiri. Ini ditandai dengan persaingan antara desa Lima Kaum yang menganut adat lareh Bodi Caniago dengan desa Sungai Tarab yang menganut adat lareh Koto Piliang, yang digambarkan Dobbin (1983) sampai terjadi “perang batu” dan “perang bedil”. Menurut Maarif (1996), sampai sekarang pun, pola yang selalu bersaing antara dua lareh ini tetap bertahan dalam memperebutkan supremasi politik di seluruh Minangkabau, bahkan dicurigai juga terjadi di daerah-daerah rantau Minangkabau. Hal ini dilihat oleh Maarif (1996) dari pepatah-petitih Minangkabau yang lebih banyak bermuatan demokratis, yang dicurigainya sebagai bentuk pengaruh yang diciptakan orang Minangkabau penganut Bodi Caniago dalam memenangkan “persaingan” tersebut.
Secara teoritis, adanya dualisme ajaran politik yang dikembangan dalam dua lareh ini, sangat potensial memunculkan disharmoni (konflik) dalam masyarakatnya, namun masyarakat Minangkabau justru memiliki nilai-nilai yang mampu mensintesakan keduanya sehingga dualisme tersebut terintegrasi menjadi tidak bertentangan (harmoni). Nilai-nilai tersebut tertuang dalam adat (adaik) mereka, sehingga setiap masyarakat dituntut untuk mampu menjadi aktor politik dalam setiap kehidupannya. Melalui gerakan-gerakan politik para aktor inilah, akhirnya nilai-nilai adat yang secara ideasional harus diikuti, akhirnya mampu “dimanipulasi”, sehingga secara empirik dianggap legal menurut adat ideal tersebut.

B. STRUKTUR TRIADIK : DASAR BUDAYA MINANGKABAU

Tidak banyak tulisan dan hasil penelitian tentang Minangkabau, baik yang dilakukan oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing, yang mencoba mengupas adanya dualisme dalam masyarakat Minangkabau khususnya dalam sistem sosial-politik yang dianutnya. Namun berbagai tulisan ini ada kecenderungan mengakui bahwa memang ada “dualisme” dalam masyarakat Minangkabau tersebut. Ini misalnya terungkap dengan berbagai istilah yang digunakan, seperti “dualisme” (Saanin, 1989), “aturannya yang dipakai berubah-ubah” (Benda-Backmann, 2001), “aturan yang dipakai tidak jelas” (Biezeveld, 2001), “sulit diterka” (Wahid, 1996), “ambiguous” (Sairin, 2002), dispute (Tanner, 1971). Saya bisa memaklumi, mengapa ketegasan dalam menyebut adanya fenomena demikian cenderung tidak populer. Salah satunya karena konsep “dualisme” ini cenderung dikonotasikan secara negatif, sehingga setiap peneliti — mungkin — akhirnya lebih baik menghindar daripada “didemonstrasi oleh orang Minangkabau”.
Satu satunya yang secara tegas menyebutkan “masyarakat minangkabau memiliki pola dualisme” hanyalah ditemui dalam tulisan Saanin (1989) yang melihat bahwa masyarakat Minangkabau cenderung memiliki psikologi yang terbelah dua (dualisme). Menurut Saanin (1989), ketika seseorang mempelajari Minangkabau, akan selalu dihadapkan pada masalah “dualisme” tersebut. Sifat dualisme seperti ini, misalnya terlihat jelas pada : (1) Penerapan aturan antara cara adat (matrilineal) dengan cara agama (patrilineal). (2) sistem politik (lareh) antara aristokratis dengan demokratis. (3) pola pengasuhan anak antara pengasuhan oleh mamak dengan pengasuhan oleh bapak. (4) sistem pewarisan (harta dan gelar) antara pewarisan ke kemenakan dengan pewarisan ke anak. Ini hanya beberapa contoh bentuk dualisme dalam masyarakat Minangkabau tersebut.
Sifat dasar masyarakatnya yang terbelah (dualisme) ini, tidaklah terbentuk begitu saja, tetapi secara struktural telah terbentuk sejak lama, yaitu sejak duo datuak pendiri adat Minangkabau menciptakan dua landasan adat (lareh) dalam masyarakatnya. Dalam tambo digambarkan, dua datuak ini yaitu Datuak Katamenggungan akhirnya menciptakan lareh Koto Piliang yang aristokratis (manitiak dari ateh), dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang akhirnya menciptakan lareh Bodi Caniago yang demokratis (mambusek dari bumi). Sebagai dua tokoh penting, maka terbelahnya landasan adat masyarakat Minangkabau menjadi dua (dualisme) ini bisa dimaklumi, karena kedua tokoh ini digambarkan memang memiliki asal usul, kepribadian dan pola pikir yang berbeda. Datuak Katamenggungan digambarkan sebagai “putra makhkota” yang akan mewarisi “kerajaan” ayahnya yang berpola patrilineal, berwatak keras, dan memiliki pola pikir yang tegas sebagaimana layaknya seorang “raja”. Berbeda dengan Datuak Prapatiah Nan Sabatang yang justru terlahir dari rakyat biasa, suka merantau dan berwatak kerakyatan, serta memiliki pola pikir yang lembut dan egaliter.
Perbedan-perbedaan ini lah yang sering menjadi pemicu munculnya persaingan dan pertentangan diantara duo datuak ini dalam memimpin Minangkabau pada waktu itu. Puncaknya, terjadi setelah ayah dan ibu mereka (Cati Bilang Pandai dan Indo Jalito) meninggal dunia, yaitu dengan terjadinya “perang“ di Limo Kaum (Dobbin, 1983; Djamaris, 1991). Pada perkembangan kemudian, akhirnya kedua datuak ini lalu membentuk dua sistem politik (lareh) yang berbeda dan masing-masing nya saling berebut pengaruh dalam masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau akhirnya terbelah dalam dua sistem politik (phratry dualism), dan disisi lain juga akhirnya membelah wilayah Minangkabau kedalam dua aliran tersebut, yang dikenal dengan istilah luhak (Batuah, 1966).
Secara struktural, dua lareh yang diciptakan duo datuak ini lah yang kemudian menjadi landasan dasar kehidupan sosial-politik masyarakat Minangkabau, sampai sekarang ini (Maarif, 1996). Akan tetapi walau pun sifat terbelah dua (dualisme) ini selalu membayangi kehidupan masyarakatnya, justru hal ini tidak menimbulkan kondisi disharmoni dalam masyarakatnya. Banyak ahli bahkan melihat bahwa Minangkabau, justru memiliki kehidupan yang sangat dinamis . Ini menunjukkan bahwa di dalam sifat yang terbelah itu, terselip juga nilai-nilai budaya yang mampu mensintesiskannya, sehingga dualisme ini justru menjadi sebuah kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Mengikuti tambo, maka menurut Navis (1984) dan juga Djamaris (1991), sintesis yang mengakhiri pertentangan antara duo datuak pendiri Minangkabau tersebut dilakukan melalui kehadiran tokoh Datuak Sakalok Dunia dan Banego-nego . Ini akhirnya melahirkan lareh baru yang disebut Lareh Nan Panjang, dimana sifat lareh ini sering dikatakan Koto Piliang bukan, Bodi Caniago antah (Koto Piliang bukan, tetapi dikatakan Bodi Caniago juga bukan).
Pada perkembangan kemudian, pola menyelesaikan pertentangan (sintesis dualisme) gaya duo datuak tersebut, misalnya terlihat dengan hadirnya filosofi yang mendasari kehidupan masyarakatnya yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Menurut Syarifuddin (1984), filosofi lebih sebagai bentuk sintesis yang dilakukan oelh masyarakatnya dengan masuknya Islam menjadi agama baru dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Begitu juga pola pengasuhan anak disentesiskan menjadi anak dipangku kamanakan dibimbiang (anak dipangku kemenakan dibimbing), sedangkan sistesis dualisme dalam sistem pewarisan dilakukan melalui pewarisan harto pusako (harta komunal) kepada kemenakan (khususnya perempuan) dan harta pancarian (harta individual) diwariskan kepada anak. Kemampuan masyarakat Minangkabau dalam memecahkan dualisme agar tidak menjadi disharmoni inilah, dalam literatur sering digambarkan sebagai “kesatuan dalam keragaman” (Nasroen, 1954), “permusuhan dalam persahabatan (hostile in friendship)” (de Jong, 1960), dispute in harmony (Abdullah, 1966; Tanner, 1971), “dari dualisme menuju keesaan” (Saanin, 1989). Oleh sebab itu, menurut Saanin (1989), “dualisme menuju keesaan” ini adalah sesuatu yang khas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Minangkabau, suku-bangsa Minangkabau maupun jiwa atau psikologis orang Minangkabau itu sendiri.

Gambar 1
Struktur Triadik Sistem Politik (Lareh) di Minangkabau

C. “PERMUSUHAN DALAM PERSAHABATAN” :
BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MINANGKABAU

Dalam kehidupan sehari-hari, struktur triadik sebagaimana tergambar pada skema 1 juga akan terlihat, pada bagaimana perilaku politik masyarakat Minangkabau dalam mensintesiskan pertentangan yang muncul dalam kehidupan mereka. Prilaku politik yang dimaksudkan disini adalah strategi-strategi politik para aktor atau kelompok sosial Minangkabau dalam mempengaruhi dan menentukan sebuah keputusan di tengah masyarakatnya. Keberadaan seorang aktor atau kelompok sosial dalam mengatasi pertentangan tersebut, tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga ikut dipengaruhi oleh posisi-posisi sosial yang ditempati (gelar adat), serta pemaknaan aktor dan kelompok sosial ini terhadap lingkungan teritorial asal usul mereka masing-masing (penduduk asli dan pendatang). Artinya, strategi-strategi politik aktor atau kelompok sosial ini, dalam aplikasinya akan selalu dinamis, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya serta ditopang oleh struktur yang ada dibaliknya. Posisi-posisi sosial para aktor atau kelompok sosial, serta kemampuan nya dalam mempengaruhi keputusan melalui strategi-strategi poltik ini lah, yang diasumsikan sebagai “budaya politik khas Minangkabau”.
Sebagai sebuah gerakan yang dinamis, maka perilaku politik tidak lain adalah sebuah “proses” yang berkaitan dengan usaha bagaimana seseorang atau sekelompok orang menentukan dan mempengaruhi keputusan itu sendiri. Dalam konteks ini, upaya mempengaruhi bentuk keputusan tersebut, tidak saja diujudkan dalam bentuk riel, tetapi juga sering diujudkan dalam bentuk simbolik (Cohen, 1979). Artinya kekuasaan memungkinkan untuk diobjektifkan, dikembangkan, dipertahankan, dinyatakan, atau di samarkan melalui makna simbolik dari bentuk-bentuk dan pola-pola tindakan simbolik itu sendiri. Strategi-strategi politik sebagai sebuah “proses mempengaruhi” penting dilakukan bagi setiap aktor dan kelompok sosial Minangkabau, karena di tengah masyarakat itu sendiri, akan selalu ditemui adanya pertentangan-pertentangan (dualisme). Pertentangan (dualisme) tersebut tidak saja muncul dalam bentuk dasar hukum yang dijadikan acuan (Benda-Backmann, 2000; Biezeveld, 2001) , tetapi juga akan muncul dualisme dalam bentuk proses pelaksaan sebuah kebijakan (Arifin dkk, 2001) , bahkan juga akan muncul dalam bentuk dualisme hasil keputusan politik itu sendiri (Syaiful dkk, 2004; Kahin 2005) .
Walaupun pertentangan-pertentangan (dualisme) akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan masyarakatnya, tetapi suatu hal yang tabu bagi masyarakat apabila justru pertentangan tersebut dipolitisir keluar kelompoknya. Dalam pepatah adat selalu dikatakan jan cakak dialek nan rami (jangan berkelahi di tempat-tempat yang ramai). Pepatah ini mengandung makna bahwa apapun permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana pun bentuk pertentangan yang muncul, diharapkan tidak menjadi komuditi kelompok lain. Dengan kata lain, apapun permasalahan yang muncul dalam kehidupannya, diharapkan tidak akan sampai memunculkan konflik berkepanjangan yang justru akan membuat malu diri sendiri, keluarga, kaum, suku maupun nagari. Pepatah ini sering disandingkan dengan pepatah lain yaitu malu nan indak dapek dibagi (malu tidak dapat dibagi) yang bermakna bahwa setiap orang harus menjaga kehormatan tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga, kaum, suku dan nagari nya. Hal inilah yang membuat bahwa setiap persoalan yang dihadapi harus diusahakan agar tidak sampai menimbulkan “keributan”, yang akan ”mencoreng” nama baik diri dan kelompoknya tersebut. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diperlukan “tata aturan” yang harus mendapat legitimasi bersama, tetapi juga menyangkut pada ”proses” bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan.
Tata aturan disini menyangkut apa yang harus dijadikan acuan bagi seorang aktor atau kelompok sosial. Disini dua sistem politik (lareh) yang dikembangkan duo datuak (Datuak Katamenggungan dan Datuak Prapatiah nan Sabatang) sering dijadikan acuan dalam penyelesaian berbagai masalah. Disetiap nagari di Minangkabau akan selalu menerapkan salah satu aliran politik tersebut, sehingga secara idealnya, para pengikut salah satu aliran akan terserap kedalam aliran politik tersebut ketika ia menjadi bagian dari nagari tersebut. Walaupun demikian, ada kecenderungan, dalam setiap nagari akan terjadi proses saling menyerap antara dua lairan politik ini. Artinya, di nagari yang menerapkan aturan Koto Piliang (adat Katamenggungan) cenderung akan menyerap juga adat Bodi Caniago (adat Prapatiah Nan Sabatang). Hal ini sangat memungkinkan, karen menurut de Jong (1966) suku-suku pembentuk sebuah nagari akan selalu bersilang antara suku penganut Koto Piliang dengan suku-suku penganut Bodi Caniago. Di masyarakat Minangkabau persilangan ini disebut dengan istilah pasukuan.
Upaya dalam memecahkan sebuah pertentangan juga akan terkait dengan bagaimana proses yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Di masyarakat Minangkabau, “proses penyelesaian pertentangan”, haruslah dilakukan secara bertahap, yang dalam pepatahnya disebutkan dengan istilah bajanjang naik batanggo turun (berjenjang naik, bertangga turun). Artinya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak bisa secara langsung ke tingkatan yang lebih tinggi, tetapi harus mulai dari kelompok terrendah, untuk kemudian secara bertahap dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga ketika melaksanakan sebuah kebijakan dari atas, juga tidak bisa langsung diturunkan ke level paling bawah, tetapi melalui proses akan diturunkan ke jenjang dibawahnya untuk kemudian baru diturunkan sampai ke level terbawah.
Dalam proses penyelesaian masalah pun, dominasi dan kesewenang-wenangan diupayakan ditekan sekecil mungkin. Ini dilakukan dengan cara selalu meminta pendapat dan nasehat orang-orang yang ada disekitarnya yang dianggap lebih berpengetahuan yang sering disebut dengan istilah maminta sifek (meminta pendapat). Cara lain adalah dengan mengajak mengajak orang-orang sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti pelibatan kelompok ampek jinih (empat jenis) , atau melibatkan tokoh-tokoh dalam kelompoknya (niniak mamak, bundo kanduang, bako, sumando atau bapak tangah rumah) .
Disini musyawarah untuk mufakat akan menjadi alat utama yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau dalam memecahkan segala persoalan. Dalam pepatahnya mengatakan “basilang kayu dalam tungku mangko api ka hiduik” (bersilang kayu dalam tungku, makanya api bisa hidup), yang bermakna bahwa setiap persoalan justru dapat terpecahkan dengan adanya perbedaan pendapat dan terjadinya perdebatan. Dalam suasana yang penuh perdebatan inilah semua persoalan akan dimusyawarahkan dan dipecahkan, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dan memuaskan semua ;pihak. Dengan kata lain, “permusuhan” yang selalu mewarnai setiap musyawarah selalu akan melahirkan “persahabatan”. Oleh sebab itu, agar musyawarah tersebut tidak menjadi lahan perdebatan yang berkepanjangan, maka komposisi aktor yang harus hadir dalam sebuah musyawarah menjadi hal penting. Bahkan posisi-posisi duduk peserta dalam sebuah musyawarah akan sangat menentukan keputusan akhir dari musyawarah tersebut.
Setiap musyawarah akan selalu dikondisikan sebagai dua kelompok yang berhadapan, yang dalam adat disebut kelompok sipangka (kelompok kita) dengan kelompok sialek (kelompok luar). Dengan pengkondisian musyawarah seperti ini, maka silang pendapat akan bisa dimunculkan. Bagi masyarakat Minangkabau, bukanlah sebuah musyawarah apabila dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh kelompok yang sama. Pertemuan akan dianggap sebagai ajang musyawarah apabila didalamnya ada kelompok kiri – kelompok kanan, atau antara kelompok pro – kelompok kontra, atau kelompok yang diadili – kelompok yang mengadili. Komposisi seperti ini selalu dihadirkan dan dikondisikan dalam masyarakat, tidak saja dalam musyawarah yang bersifat eksternal antar dua kelompok berbeda, tetapi dalam dalam musyawarah internal dalam keluarga, kaum, suku, dam pemerintahan nagari.
Dua kelompok yang berseberangan ini juga harus diposisikan setara atau diposisikan pada status yang sama. Dalam pepatah adatnya dikatakan balam diadu jo balam, puyuah diadu jo puyuah (burung balam harus diadu dengan burung balam, dan burung puyuh harus diadu dengan burung puyuh). Dianggap tidak etis apabila balam diadu dengan puyuah, karena jelas-jelas puyuah akan kalah melawan balam. Dalam kehidupan masyarakatnya, maka seorang penghulu harus berhadapan dengan penghulu juga, dan apabila yang dihadapi hanya mamak rumah maka mamak rumah yang akan melawannya. Sebaliknya bukan tabiat Minangkabau menghadirkan seorang penghulu untuk menghadapi seorang mamak rumah.
Tetapi mempertemukan dua kelompok yang berseberangan (kiri-kanan) seperti ini juga menjadi berbahaya, karena perdebatan tidak akan ada habisnya, dan musyawarah akan menjadi berkepanjangan. Oleh sebab itu diperlukan adanya seseorang atau sekelompok orang yang diposisikan sebagai “orang ketiga” dalam kelompok tersebut yang diposisikan sebagai “kelompok penengah”. Di masyarakat Minangkabau, orang ketiga ini bukan lah orang asing (urang asing) namun sekaligus bukan pula diposisikan sebagai bagian dari kelompoknya (urang awak) . Dengan demikian, orang ketiga haruslah seorang aktor atau sekelompok orang yang diposisikan bukan sebagai bagian dari diri dan kelompoknya, sekaligus tidak diposisikan sebagai bagian dari kelompok orang luar itu sendiri. Posisi demikian akhirnya akan banyak ditempati oleh orang atau sekelompok orang yang ada dan akrab dalam kehidupannya, namun karena statusnya, maka secara adat dia berposisi sebagai “orang asing”. Pada kehidupan masyarakat Minangkabau, orang ketiga ini banyak ditempati oleh sumando dan penghulu pasukuan (atau jamba kalimo) .

Gambar 2
Peran Sumando Sebagai Orang Ketiga
dalam Musyawarah Antar Penghulu di Minangkabau

Posisi sumando sebagai “orang asing” di tengah keluarga dan kaum istrinya akan sangat jelas terlihat pada masyarakat yang menggunakan aliran Koto Piliang. Disini seorang sumando akan selalu diposisikan berbeda oleh keluarga dan kelompok kaum istrinya. Namun disisi lain, sifat dan kepribadian serta prilaku seorang sumando juga sudah banyak diketahui oleh keluarga dan kelompok istrinya, sehingga sebagai “orang asing” sebenarnya mereka “tidaklah asing” bagi kelompok istrinya. Di nagari yang menggunakan adat salingka nagari Koto Piliang, anggapan sumando seperti ini membuat mereka dianggap sangat cocok untuk diposisikan sebagai penetralisir dan penghubung antara kelompok istrinya dengan kelompok lain (marosok), serta dianggap mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan antara keluarga istrinya dengan kelompok keluarga atau kaum yang lain.
Namun pemberian posisi sumando sebagai orang asing ini hanya bisa dilakukan pada aktifitas-aktifitas di level bawah, yang justru tidak bisa dilakukan oleh seorang penghulu. Dalam pepatah adat, strategi-strategi politik yang harus dilakukan seorang sumando ini disebut dengan istilah marosok dibawah-bawah (melakukan gerakan di level bawah). Pada aktifitas perkawinan misalnya, sumando akan diminta oleh penghulu dari kelompok istrinya, untuk meneliti (marosok) kebenaran dan latar belakang keluarga mempelai yang akan menjadi pasangan kemenakan istrinya. Hal ini disebabkan karena di masyarakat Koto Piliang, seorang penghulu dianggap tabu untuk melakukan gerakan-gerakan politik di level bawah, sehingga tugas dan fungsinya lebih diarahkan pada musyawarah untuk mengambil keputusan saja.
Setelah perencanaan yang dilakukan seorang sumando di level bawah, maka dalam musyawarah pengambilan keputusan pun, seorang penghulu akan selalu didamping oleh urang asing yang status sosialnya dianggap setara dengan penghulu itu sendiri. Pada masyarakat Minangkabau aliran Koto Piliang, orang asing tersebut akan ditempati oleh penghulu pasukuan, sedangkan di masyarakat penganut aliran Bodi Caniago akan ditempati oleh oleh penghulu yang sering disebut dengan istilah jamba kalimo. Seperti halnya peran sumando, maka peran penghulu sebagai orang asing ini adalah peran penetralisir, pengkritisi dan pengendali kondisi musyawarah agar tidak menjadi ajang “permusuhan”.

Gambar 3
Peran Jamba Kalimo Sebagai Orang Ketiga
dalam Musyawarah Antar Penghulu di Minangkabau
(Kasus dalam Pengangkatan Penghulu Baru di Bodi Caniago)

Keberadaan orang ketiga dalam setiap musyawarah ini, akhirnya menjadi elemen tersendiri ditengah pertentangan diantara dua kelompok itu sendiri (sialek dan sipangka). Budaya politik Minangkabau dengan demikian menggambarkan struktur triadik diantara ketiga lemen ini, dimana ketiganya akan terlihat dalam musyawarah internal kelompok, tetapi juga dalam musyawarah eksternal antar kelompok. Tidak saja akan terlihat dalam musyawarah adat, tetapi juga dalam musyawarah pemerintahan nagari.

Gambar 4
Struktur Triadik Musyawarah Pengangkatan Penghulu di Minangkabau

Gambar 5
Struktur Triadik Musyawarah Perkawinan di Minangkabau

Gambar 6
Struktur Triadik Musyawarah Pemerintahan Nagari di Minangkabau

Gambar 7
Struktur Triadik Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau

D. KESIMPULAN

Gambaran di atas, menunjukkan bahwa secara struktural, budaya politik Minangkabau akan terbelah kedalam tiga kelompok acuan. Kelompok pertama adalah kelompok yang sering disebut sebagai sipangka atau kelompok kita. Kelompok kedua adalah kelompok yang sering disebut sebagai sialek yaitu kelompok yang diposisikan sebagai kelompok luar. Kedua kelompok ini lah (sialek dan sipangka) yang dalam sebuah musyawarah akan dipertemukan sebagai dua kelompok yang beroposisi (berseberangan). Masing-masing kelompok akan selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya sebagai kelompok yang benar, bergengsi dan patut dihormati. Adalah hal yang dianggap memalukan apabila sebuah kelompok akan menyatakan diri “menyerah” di tangan kelompok lawannya. Rasa malu tersebut tidak saja akan menghinggapi penghulu dan peserta musyawarah tersebut, tetapi secara komunal juga menghinggapi anak-kemenakannya yang ada di luar arena. Rasa malu komunal (malu nan indak dapek dibagi) inilah yang menurut Kahin (2005) membuat masyarakat Minangkabau begitu terpukul dengan “kekalahan” kasus PRRI di akhir tahun 1950-an.
Karena masing-masing kelompok berjuang atas nama komunalnya untuk menunjukkan gengsi dan kehormatannya, maka “permusuhan semu” (hidden hostility) ini, mengikuti istilah Abdullah (1966) sangat memungkinkan akan menjadi “permusuhan riil” (battle field) di tengah masyarakatnya. Untuk itu maka keberadaan kelompok ketiga sangatlah diperlukan. Kelompok ketiga ini adalah kelompok yang diposisikan oleh dua kelompok yang ada sebagai kelompok pembuka jalan terjadinya musyawarah, sekaligus sebagai penengah, penetralisir, pengkritisi, dan pemberi solusi apabila terjadi perdebatan yang tidak berkesudahan.
Walaupun ketiga kelompok ini, berbeda fungsi dan peran satu sama lainnya, namun di masyarakat Minangkabau, ia menjadi satu kesatuan yang utuh yang selalu ada dan mewarnai setiap musyawarah yang mereka lakukan. Artinya, dua kelompok yang berseteru tidak akan ada tanpa kehadiran kelompok ketiga, sebaliknya kelompok ketiga tidak mungkin dimunculkan tanpa adanya perseteruan dua kelompok lainnya. Secara struktural, maka budaya politik Minangkabau ini dapat digambarkan sebagai struktur triadik. Struktur triadik sebagai ciri khas budaya politik Minangkabau ini akan selalu ditemui dan teraplikasinya dalam musyawarah dalam kelompok (internal), dan juga dalam musyawarah antar kelompok (eksternal). Inilah yang kemudian sering digambarkan oleh para ahli sebagai “keragaman dalam kesatuan” (Nasroen, 1955), atau “hostile in friendship” (de Jong, 1966), “dari dualisme menjadi keesaan” (Saanin, 1989).
E. DAFTAR BACAAN

Abdullah, Taufik. 1966. “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau” dalam Indonesia No.2 (Oktober), hal. 1-24.
Arifin, Zainal. & Rani Emilia & Afrizal. 2001. Public Service di Indonesia: Kasus di Sumatera Barat. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan (PPKK) Universitas Gadjah Mada.
Azwar, Welhendri. 2001. Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik. Yogyakarta: Galang Press.
Batuah Sangoe, Dt. 1966. Tambo Alam Minangkabau. Payakumbuh: Penerbit Limbago.
Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Jakarta: Grasindo.
Biezeveld, Renske. 2001. “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat” dalam Franz von Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds). Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dobbin, Christine. 1983. Islamic Revivalism in a Changeing Peasant Economy: Central Sumatra (1784-1847). London: Curzon Press.
de Jong P.E, de Josselin. 1960. Minangkabau and Negeri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhratara.
Djamaris, Edward, 1991. Tambo Minangkabau. Suntingan Teks disertai Analisa Struktur. Jakarta: Balai Pustaka.
Junus, Umar. 1964. “Some Remarks on Minangkabau Social Structure” dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkonde No.120, hal. 293-326.
Kahin, Audry. 2005. Dari Pemberontakan Menuju Integrasi. Sejarah Perjuangan Masyarakat Minangkabau (1930-1998). Jakarta: Yayasan Obor.
Kato, Tsuyoshi. 1982. Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca and London : Cornell University Press.
Krier, Jennifer Martha. 1994. Displacing Distinction : Political Processes in the Minangkabau Backcountry. Ann Arbor : Harvard University Press.
LKAAM, MUI Kabupaten Agam. 2005. Bahan Perbekalan Pengetahuan Adat Minangkabau. Lubuk Basung: LKAAM, MUI Kabupaten Agam kerjasama dengan Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Agam.
Maarif, Ahmad Syafei. 1996. “Gagasan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau” dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM.
Manan, Imran. 1995. Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau. Padang : Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
Mansoer, M.D. 1970. Sedjarah Minangkabau. Jakarta: Bhratara.
Nasroen. 1954. Dasar-Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Djakarta: Bulan Bintang.
Navis, A.A. 1984. Alam Terkembang Jadi Guru. Jakarta: Grafiti Press.
Rusli, Amran. 1985. Sumatera Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Saanin, H.H.B. Datuk Tan Pariaman. 1989. “Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya” dalam M.A.W.Brouwer (eds). Kepribadian dan Perubahannya. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sairin, Sjafri. 1996. “Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau” dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM.
Syaiful, Asrinaldi, Bakaruddin RA, Zainal Arifin. 2004. Evaluasi Pemerinatah Nagari di Sumatera Barat. Padang : Balitbang Propinsi Sumatera Barat kerjasama dengan PSOtoda Universitas Andalas Padang.
Syarifuddin, Amir. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
Tanner, Nancy. 1969. “Disputing and Dispute Settlement Among Minangkabau of Indonesia” dalam Indonesia No.8 (April), hal. 21-68.
Wahid, Abdurrahman. 1996. “Demokrasi dalam Perspektif Agama dan Negara” dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM.
Zed, Mestika. 2004. Multikulturalisme dan Paradoks Budaya Minangkabau Masa Kini. Disampaikan dalm Seminar Internasional “Kebudayaan Minangkabau dan Potensi Etnik dalam Paradigma Multikultural” yang diadakan oleh Fakultas Sastra Universitas Andalas di Hotel Inna Muara tanggal 23-24 Agustus 2004.