Oleh : Zainal Arifin

A. PENDAHULUAN

M
asyarakat Minangkabau adalah sebutan untuk sebuah kelompok masyarakat yang mendiami sebahagian besar daerah Propinsi Sumatra Barat yang meliputi kawasan seluas 18.000 meter persegi yang memanjang dari utara ke selatan di antara Samudera Indonesia dan gugusan Bukit Barisan . Secara jelas batas daerah etnis Minangkabau ini sebenarnya sulit diketahui, bahkan apabila batas-batas daerah etnis Minangkabau tersebut dikaji secara linguistik maka batas yang dilukiskan tersebut sama dengan “antah-berantah” (Navis, 1984). Hal ini banyak disebabkan karena masyarakat Minangkabau lebih banyak menuliskan dan melukiskan kondisi dan situasi daerahnya lewat sastra lisan (kaba dan tambo) .
Salah satu ciri yang sering dilekatkan pada masyarakat Minangkabau adalah ciri masyarakatnya yang dinamis, yang memandang perubahan tersebut sebagai sebuah peristiwa biasa dan wajar-wajar saja (Sairin, 2002). Dalam ungkapan masyarakatnya dikatakan sakali air gadang, sakali tapian baralih – sakali musim batuka, sakali caro baganti (sekali banjir, sekali tepian mandi berpindah – sekali musim bertukar, sekali cara berganti). Artinya orang Minangkabau menyadari bahwa setiap pola kehidupan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakat memiliki daya lentur terhadap perubahan. Disini ada kesadaran bahwa gempuran budaya dari luar tidak mungkin dihindari, sehingga sejak awal para pendahulu orang Minangkabau telah merumuskan perlu adanya pemilahan mana nilai-nilai dan norma-norma serta kebiasaan yang bisa dirubah dan mana yang perlu dipertahankan.
Pola hidup yang lentur ini bisa kita asumsikan berasal dari nilai-nilai dan norma-norma serta kebiasaan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya yang disebut dengan istilah adat . Berarti, adat sebenarnya adalah nilai-nilai normatif-ideologis yang mengatur bagaimana orang Minangkabau harus menjalankan kehidupannya. Akan tetapi sebagai adat, maka sifatnya tidaklah kaku, bahkan sebahagian besar diantaranya mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan . Akan tetapi, agar adat tersebut tidak mengalami degradasi ke arah yang menyimpang dari aturan idealnya, maka kompromi antara nilai-nilai dan norma-norma ideal yang termuat dalam adat dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang masuk dalam kehidupan mereka, menjadi penting agar adat yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari akan selalu sesuai dengan kehidupan mereka.
Dalam tulisan ini, kompromi diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam upaya menghadapi adanya nilai-nilai baru yang berbeda dengan nilai-nilai yang sedang berkembang dalam kehidupan, dimana nilai-nilai baru tersebut dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai (adat) yang diharapkan atau yang sedang berlaku dalam aktifitas kehidupan masyarakatnya. Disini, sebuah kompromi bisa muncul sebagai upaya mengatasi pertentangan fisik (konflik) yang telah terjadi akibat perbedaan nilai-nilai tersebut, akan tetapi sebuah kompromi juga bisa dimunculkan sebagai upaya mengatasi perbedaan ideologi yang apabila tidak segera dikompromikan diperkirakan akan menimbulkan konflik pada tataran empiris.
Dengan mengkonsepkan kompromi sedemikian, berarti kita mendapatkan pengertian sedikit lebih luas dengan konsep-konsep lain yang pengertiannya sedikit lebih sempit, seperti negosiasi atau mediasi yang lebih diartikan sebagai upaya mengatasi konflik yang telah terjadi (Faure, 1993; Goodpaster, 1996). Juga harus dibedakan dengan konsep seperti konsensus, musyawarah dan tawar menawar yang lebih banyak digunakan dalam upaya mengatasi pertentangan ideologi yang muncul namun belum sampai pada konflik fisik (Rahmadi, 2001). Artinya, kompromi bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain.
Mempelajari pola kompromi masyarakat Minangkabau akhirnya menjadi menarik karena dalam banyak literatur yang ada menggambarkan bahwa pola kompromi yang dikembangkan “kelihatannya” tidak mempunyai pola yang tetap. Artinya pola kompromi khas Minangkabau cenderung digambarkan oleh masyarakat luar (non-Minangkabau) sebagai pola kompromi sesuai dengan ruang dan waktu berlakunya, sehingga pola seperti ini akhirnya sering diidentifikasi sebagai sikap negatif yaitu dengan ungkapan cadiak atau galiah. Interpretasi ini terus akan melekat secara negatif apabila kita hanya melihatnya dari cara pandang kultural. Artinya fenomena tersebut mendapat legitimasi karena begitulah adanya Minangkabau dalam tataran empirisnya. Namun kita tidak memperoleh jawaban yang baik, mengapa fenomena dapat muncul sedemikian.
Oleh sebab itu mungkin kita perlu menggunakan cara pandang lain atau mengkombinasikan cara pandang kultural tersebut dengan cara pandang lain, seperti yang ditawarkan Mestika Zed (1992) yaitu cara pandang kultural sekaligus struktural. Cara pandang struktural yang dimaksudkan disini adalah cara pandang yang menempatkan elemen-elemen struktur yaitu manusia, seakan tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada hukum keseluruhan (Irwan, 1993). Cara pandang struktural dan kultural ini sering ditempatkan secara terpisah, pada hal dalam analisis sebenarnya dua cara pandang ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, sehingga akan lebih baik kalau keduanya dikombinasikan (Zed, 1992).

B. KERANGKA PEMIKIRAN

S
etiap masyarakat pada prinsipnya memiliki pola-pola kompromi tersendiri dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupannya. Akan tetapi masing-masing masyarakat akan memiliki pola-pola tersendiri yang khas miliknya sendiri, sehingga secara kultural pola kopromi Minangkabau dengan demikian akan berbeda dengan pola kompromi masyarakat Jawa, Batak dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pola kompromi tertentu sengaja dikuatkan atau diciptakan kembali sebagai upaya atau strategi dalam mengatasi konflik yang bisa saja muncul dalam kelompok sosialnya. Dengan kata lain, kompromi tidak hanya dimunculkan dalam tataran empiris dalam upaya mengatasi konflik antara individu dan kelompok sosialnya atau antara kelompok sosialnya dengan kelompok sosial lainnya, tetapi sebagai sebuah struktur, pola-pola kompromi sebenarnya sudah tertanam dalam tataran ideologi sebuah kelompok yang dimunculkan sebagai upaya menghadapi adanya perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan ideologi yang diasumsikan akan mempengaruhi realitas kehidupan mereka.
Menurut Spradley (1987), hal ini disebabkan karena setiap budaya akan selalu memiliki dua sisi, yaitu disisi tertentu memiliki fasilitas untuk selalu beradaptasi dan bertahan hidup, dan di sisi lain sering menghasilkan konflik dan destruksi. Oleh sebab itu, maka setiap masyarakat akan selalu memiliki strategi yang lentur (reservoir plasticity) yang bisa dipakai oleh anggota masyarakatnya dalam menghadapi kehidupan. Pada setiap anak dalam setiap masyarakat, akan selalu diajari (disosialisasi) bagaimana cara menyesuaikan diri, sehingga kelangsungan hidup manusia akan sangat tergantung pada cultural conformity tersebut.
Jadi cultural conformity sebenarnya disosialisasikan sebagai ujud dari strategi adaptasi individu dan kelompok sosial dalam menghadapi perubahan dalam dunia sosialnya. Dengan demikian maka kondisi ruang, waktu dan aktor yang bermain dalam jaringan-jaringan sosial harus dilihat ikut menentukan proses dan bentuk kompromi itu sendiri. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa sebuah kompromi disatu sisi sebenarnya sudah terstruktur dalam nilai-nilai budaya sebuah masyarakat atau kelompok sosial. Namun dan disisi lain juga harus dilihat sebagai penyatuan konsepsi atau gagasan-gagasan individu dalam kelompok sosialnya, atau gagasan-gagasan dan nilai-nilai antar kelompok sesuai dengan ruang, waktu dan jaringan antar aktor didalamnya.
Dengan demikian struktur nilai-nilai budaya, kondisi sosial, politik dan ekonomi pada ruang dan waktu yang berbeda serta keterlibatan aktor yang ada di dalamnya diasumsikan sangat menentukan penekanan bentuk dan proses kompromi yang diciptakan. Cara pandang ini setidaknya berkaitan dengan perspektif masing-masing kelompok sosial tentang pentingnya kompromi sebagai upaya yang mereka lakukan dalam mengorganisir dan mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi. Dinamika tersebut dilihat dari upaya setiap kelompok sosial yang ada dalam masyarakat untuk selalu mempertanyakan dan mengkompromikan nilai-nilai baru yang disodorkan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, kondisi sosial-ekonomi dan politik sesuai dengan ruang, waktu dan aktor yang terlibat didalamnya akan ikut mempengaruhi bagaimana proses dan bentuk kompromi yang akan dilakukan.
Menurut Sjafri Sairin (2001), sifat masyarakat Minangkabau yang selalu membuka diri telah menjadikan masyarakatnya selalu mendapat pengaruh dan gempuran budaya dari luar. Dalam konteks kekinian, masyarakat Minangkabau secara kultural akhirnya terjebak dalam tahapan liminalitas (ambiguous) karena dalam pola kehidupan yang diterapkan mengisyaratkan tidak adanya aturan-aturan yang tetap (ambiguous). Tidak dimilikinya aturan yang tetap (ambiguous) tersebut dapat dilihat dari argumen yang dimunculkan dimana sangat tergantung pada siapa yang bermain didalamnya dan dalam forum apa yang dipakai (Biezeveld, 2001). Dengan kata lain, setiap individu, kelompok dan pembuat keputusan bisanya akan menggunakan jenis argumen hukum yang selektif dan strategis untuk menjustifikasi klaim-klaim mereka (Benda-Backmann, 2001). Akan tetapi sifat ambiguous ini menurut Saanin Dt. Tan Pariaman (1989), lebih disebabkan karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang dualisme atau mendua.

Skema Alur Pola Komrpomi Terhadap Adanya Dualisme dalam Masyarakat

Lewat pemikiran Saanin Dt. Tan Pariaman (1989) ini, kita bisa mengasumsikan bahwa kompromi khas Minangkabau sebenarnya terbentuk sebagai upaya mensikapi adanya dualisme yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya. Upaya meng-kompromikan adanya dualisme inilah yang kemudian dipandang sebagai adanya sifat ambigous oleh beberapa ahli. Secara empiris memang sifat ambiguous itu kelihatannya sudah sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga sudah dijadikan sebagai bagian dari nilai-nilai budaya mereka. Padahal ambiguous dalam masyarakat Minangkabau bukanlah sebagai masa dimana norma dan nilai-nilai tersebut belum terpola, tetapi ambiguous itu sendiri haruslah dilihat sebagai sesuatu yang sudah testruktur dalam nilai-nilai budayanya. Oleh sebab itu, maka memahami sifat ambiguous masyarakatnya tidak bisa dilepaskan dari sifat dualisme yang dimiliki masyarakatnya. Dengan cara pandang seperti ini, maka kompromi bisa kita asumsikan sebagai sebuah strategi dalam menyelesaikan dualisme yang berkembang dalam diri individu dan kelompoknya. Artinya kompromi dibutuhkan sebagai cara mensikapi agar dualisme tersebut menjadi keesaan.

C. KOMPROMI ORANG MINANGKABAU :
KASUS PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT

P
ola kompromi dalam sistem pelayanan publik terbentuk sebagai upaya mengatasi sifat dualisme yang tercermin dalam kinerja itu sendiri yang berakar dari pola hubungan antara provider dengan atasan, provider dengan provider, maupun antara provider dengan customer. Pada satu sisi, sistem yang diberlakukan terlihat sangat demokratis, tetapi pada sisi lain akhirnya terlihat sangat aristokratis. Prinsip demokratis masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh prinsip tagak samo tinggi, duduak samo randah, sehingga dengan demikian suatu kebijakan haruslah diputuskan secara bersama (bermusyawarah) sesuai dengan prinsip biliak ketek, biliak gadang (sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada). Namun pada sisi lain, masyarakatnya juga mengembangkan prinsip aristokratis, dimana posisi pimpinan sering menjadi penentu dalam pengambilan setiap kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh falsafah bajanjang naik, batanggo turun (berjenjang naik, bertangga turun), dimana kekuasaan itu bertingkat-tingkat dengan wewenang bersifat vertikal.
Cerminan sifat demokratis (tagak samo tinggi, duduak samo randah) diujudkan dalam bentuk musyawarah dan mufakat. Dalam suatu instansi (antar provider), kebijakan dan hal-hal yang berkenaan dengan kinerja instansi secara umum tidak bisa diputuskan begitu saja oleh pimpinan, harus dilakukan lewat musyawarah. Kalaupun kebijakan tersebut telah diputuskan secara sepihak oleh pimpinan, maka pimpinan harus memusyawarahkannya dengan karyawan yang lain apa alasan dan dasar kebijakan tersebut. Namun dibalik sikap demokratis tersebut, juga terkandung sifat aristokratis (bajanjang naik, batanggo turun) dimana jabatan struktural juga perlu dipertimbangkan dan dihormati keberadaannya. Posisi pimpinan menjadi penting sebagai sentral dari sebuah musyawarah. Kata-kata pimpinan menjadi kata-kata pemutus dalam sebuah musyawarah dan sebagai penengah ketika musyawarah keluar dari alurnya.
Dalam pelaksanaannya, musyawarah harus dijalankan sesuai dengan bilik-bilik nya (ruang-ruang). Artinya kebijakan di suatu instansi (bilik gadang) dengan demikian harus mengikutsertakan semua bidang yang ada di instansi tersebut, dan tidak ada rahasia diantara mereka. Namun apabila kebijakan tersebut menyangkut bidang per bidang di suatu instansi (bilik ketek), dengan demikian hanya dimusyawarahkan sebatas kelompok bidang itu sendiri, sehingga keikutsertaan dan keberadaan bidang lain dianggap janggal apabila dikukutsertakan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tentang cara kerja instansi misalnya, akan dimusyawarahkan bersama dengan semua orang yang ada di instansi tersebut. Akan tetapi apabila kebijakan tersebut berkenaan dengan bidang tertentu di instansinya, maka anggota musyawarah akan dilakukan sebatas individu anggota bidang tersebut. Rahasia setiap bidang harus dipegang erat oleh setiap anggota bidang agar tidak diketahui oleh anggota bidang yang lain. Tetapi apabila kebijakan tersebut menyangkut orang per orang, seperti dalam kasus pemberian hukuman, maka musyawarah juga dilakukan sebatas orang per orang, sehingga orang lain dianggap tidak boleh tahu tentang pembicaraan atau musyawarah yang mereka lakukan.
Dalam kinerja pelayanan publik, masing-masing instansi menganggap dirinya berbeda kelompok dengan instansi lainnya, bahkan juga menganggap berbeda dengan masyarakat yang dilayaninya. Akhirnya kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi dianggap sebagai rahasia dari suatu instansi, dimana instansi lain dan masyarakat dianggap tidak boleh tahu rahasia kinerja yang mereka lakukan. Kalaupun ada transparansi sebagai cita-cita reformasi, maka transparansi hanya dilakukan berkenaan dengan hasil suatu keputusan yang berhubungan langsung dengan “kelompok luar” tersebut.
Ini berarti disatu sisi, sifat demokratis yang dimiliki akan membuat kinerja pelayanan terlihat non deskriminatif, karena semuanya harus dilakukan lewat musyawarah dan mufakat. Namun sebagai pengaruh sifat aristokratis, maka kinerja pelayanan juga harus mempertimbangkan ruang (bilik) sehingga cenderung menjadi deskriminatif. Disini akhirnya terjadi pembedaan antara “kelompok awak dan bukan kelompok awak” yang didalamnya berarti juga terjadi pembedaan antara kelompok yang melayani (provider) dan kelompok yang dilayani (customer), kelompok “kerabat awak – bukan kerabat awak”, atau “urang kampuang awak (orang kampung saya) dan bukan urang kampuang awak” adalah salah satu bentuk ideal pembedaan tersebut.
Dalam banyak instansi pelayanan publik, pola dualisme ini juga tercermin dari sifat individualisme dengan sifat komunalisme. Artinya pada sisi tertentu, seorang Minangkabau terlihat sangat individualis sebagai pengaruh dari adanya filosopi bahwa “semua individu memiliki status yang sama” sehingga egoisme (harga diri) individual terlihat menjadi tinggi. Namun disisi lain, seorang Minangkabau juga sangat komunal, karena sifat malu tak dapat dibagi dan upaya setiap individu untuk mengangkat dan menaikkan harga diri kelompoknya. Sifat individual membuat setiap orang Minangkabau berlomba-lomba menaikkan harga diri untuk mencari status, kehormatan dan kemuliaan di hadapan orang atau kelompok lainnya. Ini ditunjukkan salah satunya denganm adalah prilaku untuk meraih jabatan sebagai salah satu bentuk harga diri (individu maupun kelompok). Menjadi pimpinan (Kepala Kantor, Kepala Bagian ataupun Kepala Seksi) akhirnya menjadi impian semua provider di banyak instansi di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, maka setiap provider akan selalu berusaha “mengejar” jabatan yang memungkin-kan bagi mereka untuk dimiliki yang terkadang tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keahlian individu. Karena harga diri juga bersifat kelompok, maka terkadang provider berusaha menaikkan seseorang dari kelompoknya untuk menduduki jabatan tertentu. Namun sifat egoisme dan “perlombaan” ini tidak boleh dipakai untuk “menguasai” orang lain, sehingga perlombaan yang dilakukan pada prinsipnya tetap dikontrol secara sosial dalam bentuk raso jo parikso. Artinya “perlombaan” yang dilakukan tetap harus menghargai keberadaan dan status orang lain, sehingga setiap individu atau kelompok dengan demikian akan selalu dikontrol oleh individu atau kelompok yang lainnya.
Walaupun ada dualisme dalam masyarakatnya, namun orang Minangkabau juga mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan. Cara penyelesaian dalam bentuk kompromi yang dimunculkan masyarakat Minangkabau dimana elemen-elemen yang dualisme tidak dibenturkan secara terbuka, tidak ada elemen yang perlu dihilangkan dan tidak ada pula elemen yang harus mendominasi, tetapi kedua-duanya dimodifikasi sesuai dengan ruang dan waktu sehingga elemen yang “berseberangan” akhirnya bisa dikompromikan . Dalam hal ini pola komrpomi yang diciptakan untuk mengatasi dualisme tersebut, diantaranya dengan cara menciptakan dan mengembangkan prinsip raso jo parikso, mempertimbangkan posisi dan keberadaan orang atau kelompok lain sesuai dengan tingkatan ruang (biliak), Sebagai masyarakat yang banyak mengembangkan sastra lisan, maka pola penyelesaian (kompromi) terhadap dualisme dalam masyarakatnya akan sering kita temukan dalam kata-kata atau kalimat yang disamarkan pengertiannya, sehingga akhirnya interpretasi akan menjadi sangat terbuka. Misalnya Kata janjang disini harus dibedakan dengan tanggo dalam kalimat bajanjang naik batanggo turun walaupun fungsinya sama. Oleh sebab itu maka cara lain dalam menunjukkan sikap kompromi tersebut diungkapkan dengan pepatah pandai-pandai.

Skema Analisis
Pola Kompromi terhadap Dualisme dalam Kinerja Pelayanan Publik

Dalam kinerja pelayanan publik, secara individual seorang provider dengan demikian harus mampu mempertimbangkan dan menghargai keberadaan dan posisi orang lain. Ungkapan berpandai-pandai (harus pintar-pintar) dalam banyak instansi (termasuk dalam masyarakat) menjadi sering dikemukakan. Artinya keberadaan seseorang (baik pimpinan maupun karyawan) jangan hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan dirinya saja, tetapi yang terpenting adalah harus pandai-pandai menenggang keberadaan dan posisi orang lain (raso jo parikso). Ketika seorang pimpinan menunjuk seorang karyawannya untuk melaksanakan kebijakannya tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu akan menimbulkan kecurigaan bahwa pimpinan “pilih kasih” dan kalau karyawan ini merasa diberatkan dengan tugas tesebut, maka akan melahirkan protes bahwa pimpinan tidak bisa asal tunjuk saja tanpa dinegosiasikan terlebih dahulu.
Pada kasus seperti korupsi, rente, suap, uang pelicin dan sejenisnya, seorang individu cenderung tidak akan melakukannya sendirian, karena ini adalah perilaku “berbahaya” bagi dirinya. Untuk itu maka tindakan korupsi dan sejenisnya cenderung tidak dilakukan sendiri-sendiri tapi dilakukan lewat kerjasama kelompok. Artinya seorang provider yang melakukan korupsi cenderung akan melakukan “bagi-bagi rezeki” dengan teman-teman dekatnya, bahkan “rezeki” ini juga sering diberikan kepada pimpinan apabila dipandang perlu. Perilaku seperti ini dilakukan selain sebagai upaya “tutup mulut” bagi teman-temannya yang lain, juga sering dilakukan sebagai upaya agar perilaku tersebut dianggap bukan perilaku dirinya sendiri, tetapi perilaku bersama (kelompok). Namun apabila customer memberikan suap atau uang pelicin kepada provider, dan provider bisa melaksanakan “kontrak” tersebut sendirian, maka individualisme provider akan lebih menonjol. Tetapi apabila provider harus meminta bantuan teman-teman lainnya, maka teman-teman lain akan “menuntut” untuk meminta bagian dari suap atau uang pelicin tersebut, sehingga “kontrak individual” akhirnya menjadi “kontrak bersama”.
Berangkat dari makna jabatan itu sendiri, berdasarkan prinsip tagak samo tinggi, duduak samo randah, jabatan pada prinsipnya tidak punya arti apa-apa, kecuali sebagai “orang yang dituakan”, sebagai “orang yang didahulukan selangkah”. Tapi seseorang yang memiliki jabatan, pada prinsipnya tidak punya perbedaan mendasar dengan orang yang dibawahinya (karyawan). Posisi jabatan akan sangat berarti apabila dipandang dari sudut bajanjang naik, batanggo turun, dimana jalur struktural (jabatan) menjadi hal yang penting. Karena prinsip bajanjang naik, batanggo turun inilah, maka provider sebagai individu akhirnya cenderung melihat dirinya sebagai orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa (di instansi tersebut), atau sebagai orang yang lebih memiliki status yang lebih terhormat dari status customer. Posisi diri sebagai “orang lebih kuat dan berkuasa” karena cara pandang yang dipakai adalah kekuasaan dari sisi jabatan-nya, bukan melihat kekuasaan dari sisi yang lain (kekayaan, nama baik, atau kepintaran). Karena customer dianggap tidak memiliki jabatan dalam hubungannya dengan kinerja tersebut, maka customer dalam posisi ini akhirnya menjadi orang yang tidak berkuasa.
Karena jabatan dalam birokrasi adalah salah satu bentuk kekuasaan lain disamping kekuasaan adat, maka pada awal-awal pembentukan birokrasi di Minangkabau ada kecenderungan jabatan birokrasi ini lebih dimonopoli oleh kelompok yang bukan klas penghulu (datuk), tetapi kelompok non-adat yang bisa diajak kerjasama oleh Belanda. Tetapi hal ini tidak berhasil, sehingga Belanda akhirnya mencoba mengangkat orang-orang yang berasal dari lingkungan penghulu asli. Menurut Amran (1985: 189), ini pun juga tidak berhasil secara baik, namun setelah Belanda semakin kuat dan kekuatan adat mulai melemah, maka birokrasi mulai diisi kembali oleh para penghulu, karena diberi gaji besar, mempunyai kekuasaan, disegani dan ditakuti banyak orang.
Pada sisi penerima pelayanan (customer), sikap tidak ingin direndahkan juga dimunculkan ketika meminta pelayanan, sehingga seorang customer (Minangkabau) tidak ingin dirinya merasa sebagai orang yang memiliki status yang lebih rendah di hadapan orang lain, termasuk dihadapan provider. Oleh sebab itu customer harus melakukan upaya lain agar dirinya merasa tidak “direndahkan”. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melawan kekuasaan (jabatan) dengan bentuk kekuasaan lain yaitu kekayaan (benda atau uang). Perilaku customer memberi provider uang atau barang realtif tidak dilihat oleh customer sebagai suatu beban atau paksaan, akan tetapi lebih dilihat sebagai cara “melawan” kekuasaan provider. Dengan cara seperti ini customer merasa status dirinya lebih tinggi karena memiliki kekuasaan (lewat kekayaan), sementara provider juga menganggap status dirinya lebih tinggi karena juga memiliki kekuasaan (lewat jabatan). Akhirnya satu sama lain (provider dan customer) tidak merasa saling merendahkan diri.
Solusi seperti ini, yang semula menempatkan pola hubungan yang cenderung melahirkan konflik (disharmoni), akhirnya bisa diredam. Dalam kinerja pelayanan publik, dimana customer dari sudut “kekuasaan birokrasi” merasa sering dirugikan karena statusnya yang dianggap “rendah” oleh provider, akhirnya melawan kekuasaan tersebut lewat “kekayaan” (uang atau barang). Kasus suap dan uang pelicin akhirnya menjadi budaya dalam kinerja pelayanan publik itu sendiri khususnya bagi customer, karena customer merasa memiliki status “tinggi” berdasarkan “kekayaan” yang dia miliki. Sementara bagi provider, suap dan uang pelicin lebih dilihat sebagai ujud negosiasi (raso jo parikso) agar tidak “mengalahkan” orang lain (customer), disamping juga dilihat sebagai ujud bahwa dirinya menjadi orang yang berkuasa karena sangat dibutuhkan customer.
Dalam konteks ini kelihatnnya konflik (disharmoni) dalam kinerja pelayanan akibat pola hubungan antara provider dan customer kelihatannya bisa diredam, karena cara menempatkan status diri secara berbeda dengan orang lain. Permasalahan akan sering muncul apabila hubungan tersebut dilakukan antar provider di dalam sebuah instansi. Perbenturan sering muncul karena masing-masing provider menempatkan diri dan memandang status diri orang lain dengan cara yang sama yaitu jabatan. Pola hubungan yang pada awalnya kelihatan harmonis, pada waktu yang lain akan berbalik menjadi persaingan (disharmoni), terutama antar provider yang berbeda kelompok.
Artinya, apabila yang dihadapi adalah provider atau kelompok dari luar Minangkabau, maka semua provider yang berasal dari Minangkabau akan menyatukan kelompoknya (harmoni) sebagai orang yang sama-sama Minangkabau. Apabila yang dihadapi adalah provider yang berasal dari daerah yang sama, misalnya dari daerah Agam, maka provider yang berasal dari daerah yang lain seperti dari daerah Pariaman dan Payakumbuh akan menyatukan diri sebagai sebuah kelompok untuk melawan kelompok provider yang berasal dari daerah Agam tersebut. Apabila persaingan itu muncul antara provider dari daerah yang sama, misalnya sama-sama provider dari Pariaman, maka penyatuan kelompok lebih didasarkan pada nagari, sehingga provider yang berasal dari VII Koto Sungai Sariak bisa menjadi disharmoni dengan kelompok provider yang berasal dari Lubuk Alung. Pola hubungan disharmoni seperti ini terus berlangsung sampai pada kelompok yang terkecil yaitu antar individu, walaupun mereka berasal dari nagari dan kaum yang sama. Pola hubungan disharmoni juga bisa terjadi antar instansi yang berbeda. Bukan hal mudah menyatukan dua instansi yang berbeda ke dalam satu meja yang sama dan bukan hal yang mudah menyatukan dua instansi yang sama dari daerah yang berbeda. apabila yang dibicarakan adalah masalah instansi masing-masing. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing kelompok instansi memiliki prinsip bilik masing-masing yang tidak mungkin disamakan. Satu-satunya orang yang bisa menyatukan masing-masing kelompok ini ke dalam satu meja yang sama adalah pemilik bilik gadang yaitu pimpinan yang lebih tinggi diatasnya .

D. PENUTUP

K
ompromi adalah sesuatu yang biasa dan bisa kita temukan dalam banyak masyarakat manapun juga, termasuk juga dualisme memungkin juga akan muncul dalam setiap masyarakat. Sebagai sebuah tulisan yang diformat dalam bentuk “asumsi awal”, maka tulisan ini hanya mencoba mengingatkan kembali bahwa dalam memahami masyarakat Minangkabau (termasuk masyarakat lainnya) tidak bisa kita hanya mengandalkan satu cara pandang apalagi hanya cara pandang kultural belaka. Oleh sebab itu menurut saya, cara pandang struktural dan kultural mungkin perlu dilakukan dalam melihat fenomena khas Minangkabau yang selama ini masih sulit disimpulkan oleh banyak peneliti termasujk peneliti dari luar negeri.
Kasus kompromi khas Minangkabau dalam mensikapi dualisme yang juga khas Minangkabau hanyalah salah satu kasus yang munglkin perlu dipandang dengan cara struktural dan kultural sekaligus. Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau yang dinamis akan sulit dipahami apabila hanya memandangnya dari sisi empirik belaka, sehingga cap kultural seperti galiah, cadiak, padang bengkok dan sebagainya hanya dilekatkan secara negatif pada masyarakat Minangkabau. Padahal, secara strultural — menurut saya — hal tersebut secara positif dianggap sebagai salah satu upaya mengkompromikan masalah dualisme dalam masyarakatnya yang sudah terstruktur dalam masyarakat Minangkabau.
Sebagai sesuatu yang sudah terstruktur, maka kita bisa mengatakan bahwa pola “kompromi dan dualisme” khas Minangkabau tersebut, sebenarnya sudah bisa dibaca dari “konflik” dan cara penyelesaian yang dilakukan antara Datuk Perpatih nan Sebatang dengan Datuk Ketemunggan itu sendiri. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya dan mohon maaf saya apabila salah menginterpretasikannya, wassalam.

E. DAFTAR BACAAN

Abdullah, Taufik. 1983. “Studi Tentang Minangkabau” dalam A.A.Navis (eds). Dialektika Minangkabau. Dalam Kemelut Sosial dan Politik. Padang: Genta Singgalang Press.
Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1985. “Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan”. Masyarakat Indonesia. Jilid XII No.2.
Amir M.S. 2001. Adat Minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
Amir M.S. 1987. Tonggak Tuo Budaya Minang. Jakarta: Penerbit CV. Karya Indah.
Arifin, Zainal. & Rani Emilia & Afrizal. 2001. Public Service di Indonesia: Kasus di Sumatera Barat. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan (PPKK) Universitas Gadjah Mada.
Bahar, Sjafroedin. 1996. Peranan Elite Sipil dan Meliter dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Benda-Backmann, von Franz dan Keebet von Benda-Backmann. 2001. “Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam dan Kompleksitas Hukum” dalam Franz von Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds). Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Benda-Beckmann, von Franz. 2000. Properti dan Kesinambungan Sosial. Jakarta: Grasindo.
Benda-Beckmann, von Keebet. 2000. Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Jakarta: Grasindo.
Biezeveld, Renske. 2001. “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat” dalam Franz von Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds). Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Boestami & Sjafnir Abu Nain & Rosnida M. Nur. 1992. Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku-Bangsa Minangkabau. Padang: Penrbit Esa.
Bohannan, Paul & Mark Glazer. 1973. High Point in Anthropology. New York: Alfred A Knof.
Cecilia Ng. 1993. “Raising The House Post and Feeding The Husband-Givers: The Spatial Categories of Sosial Reproduction Among The Minangkabau” dalam James J Fox (eds), Inside Austronesia Houses. Perspective on Domestic Designs For Living. Canberra : The Australian National University.
Dahlan, H.M. 1986. “Sistem Idea Masyarakat Adat : Suatu Renungan Tentang Struktur Sosial Adat Perpatih”. Dalam Jurnal Antropologi dan Sosiologi Jilid 14/1986. Bangi, Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
De Josselin de Jong, P.E. 1960. Minangkabau and Negeri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhratara
Dirajo, Datuk Sangguno. 1987. Curaian Adat Alam Minangkabau. Bukittingi: CV. Pustaka Indonesia.
Dwiyanto, Agus. dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: PSKK UGM.
Faure, Guy Oliver & Jefrey Rubin. 1993. Culture and Negotiation: An Introduction. London : Sage Publication.
Goodpaster, Garry. 1996. A Guide to Negotiation and Mediation Transnational. New York : Publisher Invington-Hudson.
Hasan, Firman. 1988. Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau. Padang: Penelitian Penelitian Universitas Andalas.
Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. 1991. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Heider, Karl G. 1991. Landscapes of Emotion. Mapping Three Cultures of Emotion in Indonesia. New York: Cambridge University Press.
Hermayulis. 1988. “Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat” dalam: Firman Hasan (eds), Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau. Padang : Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
Holstein, James A. & Jaber F. Gubrium. 1994. “Phenomenology, Ethnomethodology and Interpretive Practice” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage Publications.
Irwan, Alexander & Ingrid Semaan. 1993. “Mempersatukan Struktur, Ruang dan Waktu : Sebuah Kritik terhadap Pendekatan Pascastrukturalis” dalam Prisma (1), Januari 1993.
Kahn, Joel S. 1993. Constituting the Minangkabau. Oxford: BERG.
Kaplan, David & Albert Manners. 1999. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kato, Tsuyoshi. 1989. Nasab Ibu dan Merantau: Tradisi Minangkabau yang Berketerusan di Indonesia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
Keesing, Roger M. 1981. “Theories of Culture”. Dalam Ronald W. Casson (eds). Language, Culture, and Cognition. Anthropological Perspectives. New York : Macmillan Peblishing Co., Inc. 42-66
Kleden, Ninuk. 1994. “Seni Memahami sebagai Metode Humaniora” dalam Masyarakat Indonesia tahun XXI (1). Jakarta: LIPI.
Manan, Imran. 1995. Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau). Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
Mansoer, M.D. 1970. Sedjarah Minangkabau. Jakarta: Bhratara.
Marzali, Amri. 1987. “Teori dan Metode Antropologi Turner” dalam Masyarakat Indonesia, tahun XIV (2). Jakarta: LIPI.
Naim, Mochtar. 1984. Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Navis, A.A. 1984. Alam Terkembang Jadi Guru. Jakarta: Grafiti Press.
Navis, A.A. 1983. “Alur Kebudayaan dan Tingkah Laku Gerakan Politik di Minang-kabau” dalam A.A.Navis (eds). Dialektika Minangkabau. Dalam Kemelut Sosial dan Politik. Padang: Genta Singgal Press.
Pador, Zenwen, dkk. 2002. Kembaliu ke Nagari. Batuka Baruak jo Cigak ? Padang: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Peacock, James L. & A. Thomas Kirsch. 1970. The Human Direction. An Evolutionary Approach to Sosial and Cultural Anthropology. New York : Appleton-Century-Crofts.
Pelly, Usman. 1994. Urbanisasi dan Adaptasi. Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing. Jakarta: LP3ES.
Radjab, Muhammad. 1969. Sistem Kekerabatan Minangkabau. Padang: Centre for Minangkabau Studies Press.
Rahmadi, Takdir. 2001. “Pendekatan Membangun Konsensus untuk Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Minangkabau dan Kerinci” dalam Franz von Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds). Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rusli, Amran. 1985. Sumatera Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Saanin, H.H.B. Datuk Tan Pariaman. 1989. “Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya” dalam M.A.W.Brouwer (eds). Kepribadian dan Perubahannya. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sairin, Sjafri. 1995. “Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau” dalam Humaniora No.1. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
Spradley, James P & David W. McCurdy. 1987. Conformity and Conflict. Reading in Cultural Anthropology (6th edition). Boston Toronto: Little, Brown and Company.
Syahmunir. 1988. “Musyawarah dan Mufakat serta Pelaksanaannya di Minangkabau” dalam: Firman Hasan (eds), Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau. Padang : Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
Thaib, Sutan Muhammad Thaifiq. 2002. “Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi Menghadapi Globali-sasi” Makalah dalam Dialog Budaya Regional Sumatera, diadakan oleh BKSNT Padang tanggal 23-24 Oktober 2002.
Thalib, Sjofjan. 1996. Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Turner, Victor. 1974. The Ritual Process, Structure and Antistructure. Harmondsworth: Pinguin Books.
Tyler, Stephen A. 1969. “Introduction”. Dalam Stephen A. Tyler (eds). Cognitive Anthropo-logy. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1-23.
Yakub, Nurdin. 1995. Hukum Kekerabatan Minangkabau (jilid I dan II). Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.
Zed, Mestika et.al. (eds). 1992. Perubahan Sosial di Minangkabau. Padang : Pusat Studi Perubahan Sosial-Budaya.