Oleh : Zainal Arifin

A. Pendahuluan

Fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau, khususnya fenomena sosial budaya telah lama mengundang “perhatian khusus” banyak peneliti. Tidak saja pada peneliti dari luar Minangkabau, tetapi juga pada para peneliti yang berasal dari Minangkabau sendiri. Terlepas dari paradigma yang digunakan oleh para penelitinya, namun saya melihat memang ada “keunikan yang khas” tentang berbagai fenomena “perubahan” dalam masyarakat Minangkabau tersebut. Keunikan yang khas tentang fenomena perubahan di masyarakat Minangkabau tersebut, misalnya diungkapkan dengan istilah “gelisah” (Marzali, 2004), “ambiguitas” (Sairin, 2002), “secara politik ada persaingan antar kelompok” (Azwar, 2001; Maarif, 1996), “aturan yang dipakai berubah-ubah atau tidak jelas” (K. Benda-Backmann, 2001; Biezeveld, 2001), “sulit diterka” (Wahid, 1996), “dispute” (Tanner, 1969), “dual organization” (Josselin de Jong, 1960) dan sebagainya. Namun beberapa peneliti dan pemikir dari Minangkabau sendiri serta beberapa dari luar, telah coba menjelaskan dan menggambarkan bahwa sebenarnya fenomana dispute tersebut hanya terlihat ditingkat empiris, namun secara struktural ada “keseimbangan didalamnya” (Abdullah, 1966), “complementarity” (Davis, 1994), “dualisme menuju keesaan” (Saanin, 1989), “uniti dalam keberagaman” (Nasroen, 1957).
Sifat dual organizatiton (dualisme) yang sekaligus mengandung sifat complementarity (keseimbangan) tersebut dilihat sebagai akibat dari percaturan politik duo datuak nenek moyang pendahulu Minangkabau (Datuk Katamenggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang) yang kemudian memunculkan dua kelarasan yang ada, yaitu kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Akan tetapi walaupun struktur budaya Minangkabau tersebut terlihat dualisme, namun justru kearifan para pendahulu Minangkabau, menempatkan sifat dualisme tersebut tidak menjadi sesuatu yang disharmoni dan tidak saling bertentangan, tetapi justru menimbulkan sifat harmoni di tengah masyarakatnya . Ini artinya bahwa dalam nilai-nilai budaya Minangkabau tersebut terselip tata cara-cara tersendiri untuk selalu mengharmonikan pertentangan tersebut. Untuk melihat “arena pertempuran” dalam upaya mengharmonikan sifat-sifat disharmoni tersebut, kita dapat melihatnya melalui simbolisasi percaturan politik anak nagari di sebuah rumah gadang. Tulisan ini mencoba memfokuskan bagaimana bentuk percaturan politik anak nagari dalam sebuah rumah gadang tersebut, dan bagaimana aplikasinya dalam percaturan politik di arena yang lainnya. Namun saya tidak menganggap tulisan ini sebagai sebuah temuan atau pemikiran baru, tetapi lebih menempatkannya sebagai kaji-ulang (reinterpretasi) dan hasil perenungan dari beberapa pemikiran yang pernah disodorkan oleh para peneliti Minangkabau sebelumnya. Mudah-mudahan justru tidak menambah kekusutan baru.

B. Dualisme dalam Sistem Kelarasan di Minangkabau

Munculnya kedua laras dalam masyarakat Minangkabau, tidak bisa dipisahkan dengan duo datuak pendahulu Minangkabau yang akhirnya menciptakan aturan adat (lareh) di masyarakat Minangkabau tersebut, yaitu Perpatih nan Sabatang yang menciptakan lareh Bodi Chaniago dan Datuk Katamenggungan yang menciptakan lareh Koto Piliang. Dalam beberapa literatur (lihat Josselin de Jong, 1960; Dobbin, 1977; Abdullah, 1966; Maarif, 1996; Sairin, 1996) selalu dikatakan bahwa duo datuak ini selalu saling berseberangan, bahkan sampai melakukan “perang batu” dan “perang senjata (keris atau bedil)”, namun disi lain selalu saling membantu, sehingga pertentangan yang muncul selalu mampu diselesaikan secara harmoni .
Keberhasilan duo datuak ini mengharmonikan sekaligus mensinergikan setiap pertentangan tersebut, tidak lepas dari peran para pendampingnya. Beberapa mitologi yang berkembang dalam masyarakat misalnya menceritakan bahwa sepeninggal Sri Maharajo Dirajo dan terjadi perpindahan dari Pariangan ke Dusun Tuo (Lima Kaum), maka setiap aktifitas duo datuak ini akan selalu dibantu oleh Datuk Bandaro Kayo (sebagai penghulu pucuk Pariangan), Datuk Maharajo Basa (sebagai penghulu pucuk Padang Panjang) , serta kedua orangtuanya (Cati Bilang Pandai dan Indo Jalito) sehingga telah menjadikan “kerajaan baru” ini berkembang dengan pesat . Melalui perpaduan kepemimpinan duo datuak ini pula lalu dibuatlah aturan-aturan yang kemudian dikenal dengan sebutan undang-undang nan 22 dan pengelompokan-pengelompokan masyarakat berdasarkan induak yang sama (satu paruik atau ibu) yang kemudian dikenal dengan sebutan suku juga dibentuk. Namun dengan wafatnya Cati Bilang Pandai yang kemudian juga disusul dengan wafatnya Indo Jalito, maka kekompakan atau perpaduan kepemimpinan duo datuak ini mulai sedikit goyah. Tanda-tanda akan terjadi perpisahan antara duo datuak ini mulai terlihat ketika Datuk Katamenggungan membangun “kerajaan” baru yang dikenal dengan “kerajaan Bungo Setangkai” di Sungai Tarab . Sementara Datuk Perpatih Nan Sabatang tetap ingin bertahan di daerah Dusun Tuo (Lima Kaum).
Pada waktu ini juga mulai dibicarakan secara terbuka untuk membagi wilayah (luhak) Minangkabau menjadi “dua bagian”. Disepakatai bahwa daerah Datuk Perpatih Nan Sebatang dinamai Bodi Caniago yang bermakna sebagai “budi yang sangat berharga”. Daerah yang dikuasai Datuk Katamenggung diberi nama dengan Koto Piliang yang bermakna “koto yang dipilih atau koto yang telah ditentukan”. Sementara daerah Pariangan dan Padang Panjang sebagai daerah awal duo datuak ini kemudian dikenal dengan sebutan lareh Nan Panjang yang “bodi caniago bukan, koto piliang antah”. Proses politik yang terlihat saling “bertentangan” ini namun tidak melupakan persaudaran dan akar budayanya inilah yang kemudian disebut oleh Josselin de Jong (1960) dengan istilah “persahabatan dalam permusuhuan”. Beberapa literatur kemudian sering menyebutkan bahwa sistem kelarasan yang dibangun duo datuak inilah yang akhirnya sangat kuat mempengaruhi sistem politik yang berkembang dan dikembangkan di masyarakat Minangkabau di kemudian hari (lihat. Azwar, 2001; Maarif, 1996; Dobbin, 1977, Abdullah, 1966).

C. Rumah Gadang sebagai Arena Percaturan Politik Anak Nagari

Karena complementarity (keseimbangan) sudah menjadi pola politik masyarakat dalam upaya menyeimbangkan adanya dualisme budaya tersebut, maka musyawarah untuk menemukan mufakat menjadi salah satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau, akan tetapi tetap menggunakan pola bajanjang naik batanggo turun. Artinya pola umum ini jelas terlihat dan teraplikasi pada masyarakat di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Canigao . Rumah Gadang sebagai simbolisasi percatutan politik anak nagari, menurut saya justru bisa menjadi cerminan bagaimana posisi-posisi, pergerakan-pergerakan dan percaturan politik tersebut terbentuk. Bahkan ketika Rumah Gadang sudah tergantikan dengan Rumah BTN sekalipun , simbolisasi arena percaturan politik ini tetap mencerminkan arena di Rumah Gadang.
Secara fisik perbedaan antara rumah gadang Koto Piliang dengan Bodi Caniago terletak pada lantai rumah (bondua), pintu masuk dan teras rumah (anjuang). Berkaitan dengan lantai rumah nya, maka lantai Rumah Gadang Koto Piliang biasanya akan memiliki bondua . Ini memperlihatkan bahwa pada Koto Piliang pada prinsipnya memang secara tegas menunjukkan adanya penjenjangan posisi antara pemimpin (penghulu) dengan rakyatnya (anak-kemenakan) sehingga semua aturan dan keputusan memang manitiak dari ateh (pemimpin). Sebenarnya boleh saja apabila rakyat ingin membuat rumah gadang yang tidak memiliki bondou, tetapi salah satu ruang di bagian rumah gadang tersebut harus diberikan dan diposisikan untuk penghulunya. Bahkan penjenjangan posisi pada Koto Piliang ini terkadang juga tercermin pada bagian samping Rumah Gadang yang ditinggikan dari lantai rumah yang lain sehingga terlihat seperti perahu. Ini berbeda dengan Rumah Gadang Bodi Caniago yang justru lantai rumah gadangnya terlihat datar atau tidak memiliki bondua. Posisi lantai rumah yang datar ini adalah cerminan pola pengambilan keputusan yang justru diharapkan muncul dari bawah (mambusek dari bumi) sehingga sebuah keputusan memang diharapkan betul-betul aspirasi dari rakyatnya.
Perbedaan rumah gadang ini juga terlihat dari pintu masuk rumah, dimana pada Koto Piliang pintu masuk ke rumah gadang ditempatkan di bagian depan rumah. Karena posisi pintu masuk diletakkan di bagian depan rumah (secara simetris terletak di tengah-tengah), maka Rumah Gadang Koto Piliang sekarang biasanya akan dilengkapi dengan anjuang (teras rumah) yang sedikit menjorok ke bagian depan rumah. Adanya anjuang ini membuat gonjong rumah gadang di Koto Piliang akan menjadi 5 buah (4 gonjong di kiri kanan dan 1 gonjong di bagian depan. Berbeda dengan Bodi Caniago dimana pintu rumah diletakkan di bagian belakang rumah gadang dan tidak memiliki anjuang baik di depan maupun dibelakang rumah tersebut (sehingga gonjong rumah hanya terdiri dari 4 buah). Penempatan pintu di bagian belakang rumah gadang ini lebih bermakna sebagai upaya untuk selalu melihat segala permasalahan dari belakang atau memahami segala permasalahan berdasarkan akar permasalahan yang berkembang dalam masyarakat . Perbedaan ini disatu sisi ternyata juga ikut mempengaruhi posisi-posisi duduk para penghulu ketika melakukan musyawarah adat di kedua nagari tersebut. Namun apabila kita cermati, ternyata percaturan politik para penghulu di rumah gadang ini — sadar atau tidak sadar — juga teraplikasi dalam pola musyawarah di arena lainnya, seperti bisa kita lihat dalam proses perkawinan dan dalam musyawarah yang sering dilakukan oleh pemerintahan nagari, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 sampai Gambar 6.

D. Penutup : “Dari Dualisme Menuju Keesaan”

Pada setiap musyawarah untuk mencari mufakat yang akan melibatkan para penghulu, maka duduak 5 batu ini akan teraplikasi. Artinya percaturan politik anak nagari akan terwakili dan diwakili melalui pertarungan kelompok 5 ini. Antara posisi satu penghulu dengan posisi penghulu lain pada prinsipnya sama, tidak ada perbedaan posisi sesuai dengan pepatahnya tagak samo tinggi, duduak samo tinggi. Perbedaan hanya akan muncul karena seseorang harus menjalankan fungsinya pada waktu itu, namun tetap bukan sebagai pemutus karena mufakat hanya akan diambil melalui musyawarah secara bersama-sama. Oleh sebab itu maka perdebatan akan selalu muncul dalam setiap musyawarah yang ada, bahkan apabila tidak dapat diputuskan secara bersama pada waktu itu maka musyawarah akan diulang di hari-hari berikutnya sampai keputusan bisa diambil.
Apabila kita kutak-katik (analisis) lebih jauh lagi, maka sebenarnya posisi-posisi duduk seperti terlihat pada gambar-gambar diatas, maka sebenarnya kita bisa kelompokkan lagi menjadi struktur atau pola traiadik (3 kelompok inti). Struktur triadik ini, terdiri dari : Kelompok pertama disebut juga dengan kelompok sipangka atau sipokok yaitu kelompok yang mempunyai acara baralek tersebut. Kelompok kedua, adalah kelompok para undangan atau sering juga disebut dengan sialek atau mereka yang diundang untuk menghadiri acara baralek yang diadakan oleh sipokok tersebut. Sedangkan kelompok ketiga yaitu kelompok netral yang akan menilai dan “menghakimi” apakah acara baralek tersebut berlangsung sesuai dengan aturan (adat dan syarak) atau tidak, sebagaimana terlihat pada Gambar 7 sampai 10.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa musyawarah untuk mencari mufakat sebagai upaya memecahkan berbagai persoalan, dapat dikatakan sebagai pola umum yang ditemukan di masyarakat Minangkabau. Memang ada perbedaan antara nagari Koto Piliang dengan nagari Koto Piliang, namun perbedaan tersebut tetap berakar pada rumusan yang sama bahwa hidupnya dinamika dalam proses musyawarah terjadi karena basilang kayu dalam tungku. Persilangan tersebut sangat jelas terlihat antara kelompok sialek dan sipangka, namun dalam realitasnya selalu ada kelompok penengah yang akan menilai dan “menghakimi” proses musyawarah tersebut yaitu kelompok jamba kalimo (sebagai kelompok adat) dan angku kadi (sebagai kelompok syarak). Tetapi di nagari Koto Piliang, pola “menghakimi” tersebut dilakukan dalam bentuk sanksi sosial (pergunjingan) yang dilakukan oleh anak-kamanan di tengan masyarakat.
Apabila kita rumuskan lebih jauh lagi, maka “bersilangnya kayu dalam tungku” adalah rumusan dari struktur triadik antara kelompok-kelompok atau posisi-posisi yang ditempatkan secara bijak dalam setiap musyawarah tersebut. Kehadiran kelompok jamba kalimo dan angku kadi sebagai kelompok penilai, penasehat, atau yang “menghakimi” setiap tata cara yang tidak sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, inilah yang membuat “makonyo api ka iduik”. Dalam percaturan politik Minangkabau secara keseluruhan, maka keberadaan kelarasan Koto Piliang yang aristokratis dan kelarasan Bodi Caniago yang demokratis telah melahirkan percaturan politik Minangkabau sangat dinamis dan harmonis, sebagaimana terlihat pada Gambar 11.
Oleh sebab itu, berangkat dari gambaran tersebut diatas, maka sebenarnya kita juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya adalah cerminan percaturan politik dalam bentuk struktur triadik tersebut. Dengan kata lain, pergerakan fenomena yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau yang oleh para ahli lebih memandangnya sebagai “perubahan sosial” sebenarnya hanyalah sebuah pergerakan bandul impuls. Dengan kata lain, apapun bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya tetap hanya bergerak dari satu posisi ke posisi yang relatif sama, hanya bentuknya (wajah) yang berubah tetapi sebenarnya ujud perubahannya tetap sama. Kalau selama ini kita mengenal adanya adat babuhua mati dan adat babuhua sentak, maka pergerakan bandul impuls tersebut sebenarnya hanyalah permainan adat babuhua sentak, namun tetap berpegang pada adat babuhua mati (Esten, 1993). Sebagai permainan bandul impuls, maka ketika pergerakan titik adat babuhua sentak sejajar dengan titik adat babuhua mati, maka diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan, tetapi ketika titik adat babuhua sentak ini mencapai titik terjauh dari titik kesejaranan adat babuhua mati, maka diasumsikan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan adat babuhua mati, seperti terlihat pada gambar 12.

E. SUMBER BACAAN

Abdullah, Taufik. 1966, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau” dalam Indonesia No.2 (Okotober) p.1-24.
Abdullah, Taufik. 1972, “Modernization in Minangkabau Word: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century” in Cultural and Politics in Indonesia (edited by Claire Holt & Benedict R.O.G. Anderson & James Siegel). Ithaca, NY: Cornell University.
Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2001. Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta: Galang Press.
Amir M.S. 2001. Adat Minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
Arifin, Zainal. 2004. Kompromi Sebagai Dasar Kehidupan Orang Minangkabau. Disampaikan dalm Seminar Internasional “Kebudayaan Minangkabau dan Potensi Etnik dalam Paradigma Multikultural” yang diadakan oleh Fakultas Sastra Universitas Andalas di Hotel Inna Muara tanggal 23-24 Agustus 2004.
Arifin, Zainal. & Rani Emilia & Afrizal. 2001. Public Service di Indonesia: Kasus di Sumatera Barat. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan (PPKK) Universitas Gadjah Mada.
Azwar, Welhendri. 2001. Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik. Yogyakarta: Galang Press.
Bachtiar, Harsja. 1967, “Negeri Taram: A Minangkabau Village Community” in Village in Indonesia (edited Koentjaraningrat). Ithaca, NY: Cornell University Press.
Benda-Backmann, Keebet von. 2000, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau. Jakarta: Grasindo. (original published 1984, “The Broken Stairway to Concensus: Vilage Justice and State Courts in Minangkabau”).
Biezeveld, Renske. 2001. “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat” dalam Franz von Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds). Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chadwick, R.J. 1991, “Matrilineal and Inheritance & Migration in a Minangkabau Community” in Indonesia No.51 (April) p.47-81.
Davis, Carol. 1995. “Hierarchy or Complementarity? Gendered Expressions of Minangkabau Adat” in Indonesia Circle No.67. p.273-292.
Datuk Batuah, Ahmad. & A. Datuk Majoindo. 1956. Tambo Minangkabau dan Adatnya. Djakarta: Balai Pustaka.
Djamaris, Edward. 2002. Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Dobbin, Christine. 1974, “Economic Change in Minangkabau as Factor in the Rise of the Padri Movement (1784-1830)” in Indonesia No.23 (April). p.1-37.
Ekeh, Peter P. 1974. Social Exchange Theory. London: Heinemann.
Esten, Mursal. 1993. Minangkabau, Tradisi dan Perubahannya. Padang: Angkasa Raya
Hamka. 1951. Kenang-Kenangan Hidup. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
Josselin de Jong, P.E. de. 1960. Mnangkabau and Negeri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhratara.
Kahin, Audrey. 2005. Dari Pemberontakan Menuju Integrasi. Sejarah Perjuangan Masyarakat Minangkabau 1930-1998. Jakarta. Yayasan Obor.
Kato, Tsuyoshi. 1982, Matriliny and Migration. Evolving Minangkabau in Indonesia. Ithaca-London: Cornell University Press.
Levi-Strauss, Claude. 1963. Structural Anthropology I. New York: Basic Books.
Maarif, Ahmad Syafei. 1996. “Gagasan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau” dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM-NU DIY.
Naim, Mochtar (ed). 1983. “Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara” dalam A.A.Navis (eds) Dialektika Minangkabau. Dalam Kemelut Sosial dan Politik. Padang: Penerbit Genta Singgalang Press.
Nasroen. 1957. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Penerbit CV Pasaman.
Needham, Rodney. 1980. “Principles and Variations in the Structure of Sumbanese Society” dalam (James J. Fox) “The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia” Cambridge : Harvard University Press.
Oki, Akira. 1977, Social Change in the West Sumatran Village (1908-1945). Ph.D. dissertation, Australian National University.
Radjab, Muhammad. 1969. Sistem Kekerabatan Minangkabau. Padang: Centre for Minangkabau Studies Press.
Saanin, H.H.B. Datuk Tan Pariaman. 1989. “Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya” dalam M.A.W.Brouwer (eds). Kepribadian dan Perubahannya. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sairin, Sjafri. 1996. “Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau” dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM-NU DIY.
Tanner, Nancy. 1969 “Disputing and Dispute Settlement Among minangkabau of Indonesia” in Indonesia No.8 (April). p.21-68.
Wahid, KH. Abdurrahman. 1996. “Demokrasi Perspektif Agama dan Negara” dalam Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara (Editor, Mohammad Najib, dkk). Yogyakatya: LKPSM-NU DIY.
Zed, Mestika et.al. (eds). 1992. Perubahan Sosial di Minangkabau. Padang : Pusat Studi Perubahan Sosial-Budaya.

Gambar 1
Posisi Duduk dalam Acara Batagak Penghulu
di Rumah Gadang Nagari Koto Piliang

Gambar 2
Posisi Duduk 9 Batu dalam Acara Batagak Penghulu
di Rumah Gadang Nagari Bodi Caniago

Gambar 3
Posisi Duduk dalam Acara Batimbang Tando di Nagari Koto Piliang

Gambar 4
Posisi Duduk dalam Acara Manjapuik Marapulai di nagari Bodi Caniago

Gambar 5
Posisi Duduk dalam Musyawarah Lembaga Pemerintahan Nagari
di Aula Kantor Pemerintahan Nagari Koto Piliang

Gambar 6
Posisi Duduk dalam Musyawarah Lembaga Pemerintahan Nagari
di Ruang Kantor Pemerintahan Nagari Bodi Caniago

Gambar 7
Struktur Triadik Pola Musyawarah Adat di Nagari Bodi Caniago

Gambar 8
Struktur Triadik Pola Musyawarah Adat di Nagari Koto Piliang

Gambar 9
Struktur Triadik Musyawarah Pemerintahan Nagari di Nagari Bodi Caniago

Gambar 10
Struktur Triadik Musyawarah Pemerintahan Nagari di Nagari Koto Piliang

Gambar 11
Struktur Triadik Sistem Kelarasan di Minangkabau

Gambar 12
Struktur Triadik Pergerakan Fenomena di Masyarakat Minangkabau
(dalam Format Adat Babuhua Mati – Adat Babuhua Sentak)